UU Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di mana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Peraturan menteri adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi. Dalam masyarakat adanya peraturan menteri tersebut sangat penting. Karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan kehidupan yang aman tentram dan terkendali. Semua peraturan yang ada tentunya bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh menteri.

Peraturan Gubernur atau pergub yang berlaku di republik indonesia diterbitkan oleh seorang gubernur di mana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Gubernur yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi.

Konstitusi atau Undang-undang dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Pembukaan undang-undang dasar dan pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan Di Indonesia Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara).

Keputusan Gubernur atau pergub yang berlaku di republik indonesia diterbitkan oleh seorang gubernur di mana keputusan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keputusan Gubernur yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi.

RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus seperti mengatur hari dan jam kerja, upah, bonus, hingga pesangon, peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial. Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

Omnibus law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020